Breaking News
Hadirkan Saksi Ahli Tak Sesuai Aturan" Penasehat Hukum dan JPU Adu Mulut

Hadirkan Saksi Ahli Tak Sesuai Aturan" Penasehat Hukum dan JPU Adu Mulut

MEDAN | DN24 -


Hadirkan saksi ahli tak sesuai aturan, Andar Sidabalok SH selaku penasehat hukum terdakwa Flora Simbolon, adu mulut pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Belawan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Safril Pardamean Batubara saat dipersidangan yang digelar diruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan Kamis (7/2/2019).

Dengan tegas Andar Sidabalok ucapkan keberatan pada Majelis Hakim atas ketiga orang yang akan dijadikan saksi ahli. Keributan itu sempat menjadi sorotan para awak media dan pengunjung sidang.

Melihat keributan itu ketua majelis hakim Safril Batubara SH MH menyuruh tim JPU dan penasehat hukum untuk diam. Setelah reda ketua Majelis Hakim langsung berunding dengan dua hakim anggota, dan menyatakan persidangan kasus proyek IPA Martubung itu dilanjutkan.

Namun tidak diambil keterangan sebagai ahli akan tetapi saksi biasa. Lebih lanjut majelis menyebutkan keberatan kuasa hukum menjadi catatan bagi dalam persidangan yang dicatat oleh panitera.

Sebelumnya diluar sidang Andar Sidabalok mengatakan kepada awak media kalau ketiga saksi Ir Andy Putra Rambe, Ir Indra Jaya Pandia dan Indra Jaya tidak mempunyai sertifikasi keahlian. Dan hal itu jelas-jelas telah mencederai Peraturan LPJK No 5 Tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi tenaga ahli.

"Ini bukan 'dagelan'. Kami sebagai penasihat hukum taat aturan. Saksi yang dihadirkan di persidangan ketika ditanya ternyata tidak memiliki sertifikasi keahlian. Jelas kami tolak karena tidak sesuai peraturan. Ibarat dosen fakultas hukum, kalau tidak punya sertifikasi, maka tidak bisa jadi advokat. "Sertifikasi dosen itu untuk akademis. Kalau untuk keperluan jadi saksi ahli, harus ada sertifikasi. Ini jelas melanggar Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017," ucap Andar Sidabalok setelah usai sidang.

Saat dipersidangan Indra Jaya Pandia dan Andi Putra Rambe dari Fakultas Teknik USU, kehadirannya berdasarkan surat penugasan dari Dekan Fakultas Teknik USU.

Dikatakan Indra, untuk menguji fisik bangunan beton, maka dilakukan metode 'hammer test' serta pengambilan sampel dari beton untuk dibawa ke laboratorium. Mereka juga melakukan pengukuran untuk mengetahui volume yang terpasang.

Sedangkan Andi Putra Rambe juga menjelaskan apa saja yang ada dalam sebuah pengolahan air. Dia juga menjelaskan soal cara kerja scada program pengendalian penyaluran, pemrosesan mutu air dengan teknologi komputerisasi.

Menjawab pertanyaan ketua majelis hakim, saksi mengaku tahu 'goal' proyek adalah 200 liter per detik. Tapi belum dapat data soal debit hasil IPA Martubung.

Sementara untuk pertanyaan hakim anggota, saksi ini menyebut, pada pemeriksaan pertama, scada belum bisa menampilkan 'back up' data. Soal apakah ada tampilan grafik, saksi mengaku tidak ingat. Dan masalah ini disampaikan ke KsO. Lalu pada pemeriksaan kedua, kata dia, sudah jauh lebih baik.

Ditanya soal ahli scada, saksi menyebut, memang sangat jarang karena sangat spesifik. Salah satu yang diketahui ahli scada adalah Mahdi Azis, yang merupakan 'side manager' di KsO Promits LJU.

Ketika dikonfrontir, Flora mempertanyakan pernyataan Andi Rambe soal output debit air IPA Martubung. Padahal dalam 'commissioning test', soal debit ada disebutkan.


"Di commissioning test memang tidak ada liter per detik. Tapi ada satuan meter kubik per jam. Jadi ada tertulis ada 720 meter kubik per jam. Dan kalau dikonversi ke liter per detik, maka akan muncul 200 liter per detik," katanya.
 
Soal ini, saksi kemudian mengaku, bahwa kepada dirinya tidak ada ditunjukkan data itu, seraya melihat ke arah JPU.

Sedangkan saksi ketiga, Indrajaya, juga hadir dengan surat penugasan dari Dekan FT USU. Namun kesaksiannya juga dipertanyakan terdakwa di depan hakim.

Flora menjelaskan, adalah salah kalau menghitung proyek dimaksud secara satuan. Sementara kontrak adalah 'lump sum'. "Jadi apa yang dikatakan saksi tidak sesuai dengan kontrak 'lump sum'," katanya.

Kepada saksi ini, Flora pun menanyakan, apa beda kontrak 'lump sum' dengan satuan. Namun saksi ini mengaku, dia bukan ahlinya.

Menurutnya, para saksi tidak punya kapasitas sebagai saksi ahli. Saksi ahli harus punya sertifikasi sesuai keahlian dan bidang masing-masing.

Lalu soal pertanyaan, siapa berbohong mengenai kualitas beton, menurut Andar Sidabalok memang perlu. Sebab berdasarkan kwitansi, rekanan Kerjasama Operasional (KsO) PT Promits - PT Lesindo Jaya Utama (LJU) melakukan pembelian beton dengan kualitas K300.

"Sepertinya harus dilakukan pemeriksaan, siapakah di antara mereka yang berbohong. Kalau benar hasil pemeriksaan saksi dari USU itu seperti yang mereka sampaikan dalam sidang, berarti, supplier yang berbohong. Tapi kalau ternyata suplier bisa membuktikan, bahwa beton yang mereka berikan sesuai dengan kualitas yang diminta, berarti saksinya berbohong," katanya. (Z)