Breaking News
Pembayaran 100 Persen Tidak Boleh Dilakukan Apabila Tidak Sesuai Kontrak

Pembayaran 100 Persen Tidak Boleh Dilakukan Apabila Tidak Sesuai Kontrak

MEDAN | DN24 -

Tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU) dari Belawan menghadirkan saksi ahli pengadaan Jufri Antoni dan arnold makawimbang dipersidangan lanjutan IPA tirtanadi Martubung, Senin ( 11/2/2019).

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Safril Batubara SH, MH, saksi ahli Jufri mengatakan kalau pertanyaan JPU yang dimonitori Nurdiono SH tentang adanya temuan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan yang belum selesai seperti milton 1 - 10 ditanggal 20,22 dan 26 Juli. Namun sudah dibayarkan 100%, apakah itu menyalahi UU?.

Menurut keterangan ahli pengadaan tersebut bahwa apabila dalam pekerjaan adanya hasil pemeriksaan PPHP menemukan beberapa item di tanggal 20,22,26 Juli dari milton 1 sampai dengan 10. Temuan tersebut harus segera diselesaikan dan selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) menyuruti direksi.

Kemudian pihak direksi meminta Pejabat Pembuat Komitmen( PPK) membenahi hasil temuan PPHP. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan oleh PPK tidak bisa menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai pasal 92, penerimaan pekerjaan 100%. sesuai dilapangan dan menyalai UU.

"Kontrak epsi lansam CCO terdiri dari volume dan bobot tidak diperkenakan adanya perubahan. Kalau ada perubahan, itu bukan kontrak epsi lansam tetapi kontrak biasa. Apabila pekerjaan tidak selesai atau tidak lengkap sesuai kontrak, maka tidak dapat dibayarkan 100%," terang ahli.

Komisoning test, kalo ada tertera di dalam kontrak maka harus dilakukan sebab ada disebutkan dikontrak. Selain itu pengujian awal dan ada pengujian akhir. Pada pengujian awal pada saat dinyatakan sudah berfungsi dan pengujian akhir pengujian untuk menyatakan selesai 100%.
 
Kontrak lansam yang harus kita tahu, nilai dalam kontrak tersebut. Pasal 111 apabila adanya keterlambatan pekerjaan sesuai dengan kontrak dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak. Izin direncanakan sebelum pelelangan, PPK harus mendesain waktu dan prosedur yang dibutuhkan.

Keterlambatan pekerjaan diakibatkan perizinan tidak termasuk dalam kahar, termasuk kahar seperti bencana alam, banjir dan kebakaran serta gempa diluar itu tidak kahar. Karena proyek ini kontrak epsi lansam. Kontrak epsi lansam harga yang tercantum harga total keseluruhan bukan harga satuan. Ahli juga menjelaskan bahwa dalam proyek tersebut berpedoman dan acuannya SK direksi no.04. Semua personil yang terkait dengan proyek harus tunduk pada SK direksi.

Ahli juga menjelaskan kalau izin - izin belum diberikan oleh instansi yang dimohonkan seharusnya pengguna jasa jangan melakukan pelelangan. Dikatakan ahli lagi, apalagi bapak katakan(terdakwa Suheri- red) pengurusan izin dilakukan pihak direksi (PDAM Tirtanadi) sedangkan biaya pengurusan izin dibebankan kepada penyedia barang dan jasa. Berarti taupihak bapak belum keluar izin- izin tapi kenapa buru- buru di lelang.

"Seharusnya pihak bapak mendisaein waktu yang benar- benar efektif diperlukan dalam pengerjaan," tegas ahli. (Nizar)